Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-OT.01.01 Tahun 2015

Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-OT.01.01 Tahun 2015

Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Keimigrasian Kemenkumham Pada 5 UPT

Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Keimigrasian Kemenkumham Pada 5 UPT. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KU.02.02 Tahun 2013 tentang Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara.

Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan

Pembentukan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-02.OT.01.01 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR I

M.HH-02.OT.01.01

M.HH-02.OT.01.01. PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PASPOR KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN

 

M.HH-01.KU.02.02 TAHUN 2013

M.HH-01.KU.02.02 TAHUN 2013. PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BIDANG KEIMIGRASIAN KEMETERIAN HUKUM DAN HAM
PADA 5 (LIMA) UNIT PELAKSANAAN TEKNIS.

m.hh-01.gr.02.01 tahun 2013

m.hh-01.gr.02.01 tahun 2013. TIM PENGAWASAN ORANG ASING TINGKAT PUSAT TAHUN ANGGARAN 2013

Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Banggai, Kotamobagu, Wakatobi dan Bau-Bau

Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Putussibau, Banggai, Kotamobagu, Wakatobi dan Bau-Bau. NOMOR M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PUTUSSIBAU, KANTOR IMIGRASI KELAS III BANGGAI, KANTOR IMIGRASI

Negara Calling Visa

Negara Calling Visa. Keputusan MenkumHAM RI Nomor M.HH-02.GR.GR.01.06 tentang Negara Calling Visa

IMI-1817.PR.09.06 Tahun 2012

IMI-1817.PR.09.06 Tahun 2012. Tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi.

SEK-35.KP. 03. 03 TAHUN 2012

SEK-35.KP. 03. 03 TAHUN 2012. PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON III, IV, DAN V DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2011

M.HH-03.OT.01.01 TAHUN 2011. PEMBENTUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III KEDIRI

M.HH-06.KP.05.02 Tahun 2011

M.HH-06.KP.05.02 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi

filKepmen Keuangan Nomor : 427/KMK.03/2010

filKepmen Keuangan Nomor : 427/KMK.03/2010. Penetapan Bandar Udara yg memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Tambahan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar

M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2010

M.HH-03.OT.01.01 Tahun 2010. Pembentukan Kanim Bekasi dan Kanim Tanjung Redeb

M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2010

M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2010. Pembentukan Kanim Kalianda, Kanim Kotabumi, dan Penghapusan Kanim Kelas III Panjang.

m.hh-03.gr.02.01 tahun 2009

m.hh-03.gr.02.01 tahun 2009. ERUBAHAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.02-GR.02.01 TAHUN 2009

M.01-PR.07.04 TAHUN 2006

M.01-PR.07.04 TAHUN 2006. TENTANG PENINGKATAN KANTOR IMIGRASI DARI KELAS I MENJADI KELAS I KUHSUS DAN KANTOR IMIGRASI KELAS III MENJADI KELAS II

A.12.PL.02.01 TAHUN 2005

A.12.PL.02.01 TAHUN 2005. PERUBAHAN STATUS GEDUNG KARANTINA IMIGRASI PUSAT KALIDERES PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI MENJADI KANTOR RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA

M-04.IZ.01.10 TAHUN 2004

M-04.IZ.01.10 TAHUN 2004

M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003

M-04.IZ.01.10 TAHUN 2003

1 2 3 14

.

Klik angka 2, 3, dan seterusnya untuk halaman berikutnya ….
hubungi kami
webstatistik